Jakarta (MataMaluku) – Komisi I DPR RI mengadakan rapat perdana secara tertutup dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen TNI (Purn) M. Herindra, untuk membahas kesiapan menjelang Pilkada serentak 2024 dan prioritas program 100 hari kerja BIN. Rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin ini mencakup berbagai isu penting terkait keamanan Pilkada hingga isu terbaru lainnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menjelaskan bahwa rapat ini menyoroti peta kerawanan Pilkada 2024 dan langkah-langkah mitigasi yang perlu diambil. “Ada banyak hal yang tidak bisa di-share ke publik, namun kami mendukung penuh BIN untuk menjalankan fungsinya dalam menjaga keamanan Pilkada,” ujar Dave.
Selain itu, rapat tersebut juga membahas kasus perjudian daring yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). BIN, dalam batas yurisdiksinya, berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kemenkomdigi untuk mengatasi permasalahan ini. Dave menambahkan, “Kasus ini lebih ke ranah hukum, namun BIN tetap memiliki kapasitas dalam penelusuran intelijen meski penanganan utama berada di tangan kepolisian.”
Anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa Kepala BIN memaparkan sejumlah program prioritas, termasuk pengamanan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. “Program 100 hari kerja Kepala BIN mencakup langkah-langkah untuk mengamankan proses Pilkada dan menyediakan intelijen yang relevan,” tutur Muzani.
Dalam rapat tersebut, Kepala BIN juga memaparkan peta kerawanan Pilkada 2024 di berbagai daerah, memberikan informasi penting untuk mendukung upaya mitigasi. BIN berencana terus berkoordinasi dengan Polri dan TNI dalam menyuplai informasi intelijen agar langkah pengamanan lebih tepat sasaran. “Kepala BIN memastikan intelijen aktif berkomunikasi dengan lembaga penegak hukum sebagai garis depan pengamanan,” tambah Muzani.
Terkait wilayah-wilayah yang berpotensi rawan, Kepala BIN menyoroti faktor-faktor seperti tuntutan masyarakat masa lalu yang dapat memicu kerawanan saat Pilkada.
Meski demikian, Kepala BIN, M. Herindra, tidak memberikan pernyataan apa pun kepada media usai rapat dan langsung meninggalkan lokasi. MM/AC
