Jakarta (MataMaluku) – Anggota Komisi I DPR, Jazuli Juwaini, mendesak TNI untuk melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan senjata oleh prajurit, termasuk pemeriksaan kondisi psikologis dan kelayakan mereka dalam memegang senjata. Hal ini dinilai penting untuk memastikan senjata tidak disalahgunakan atau digunakan di luar prosedur operasional standar (SOP).
“TNI adalah garda pertahanan yang dipersenjatai. Oleh karena itu, setiap prajurit harus memiliki kematangan psikologis yang mumpuni. Sangat berbahaya jika senjata digunakan secara sembarangan atau bahkan terlibat dalam tindak pidana kejahatan,” ujar Jazuli dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (16/1).
Pernyataan ini disampaikan menanggapi insiden penembakan yang melibatkan desersi prajurit TNI, Sertu Hendri, terhadap Serma Rendi, seorang personel Subdenpom Persiapan Belitung, pada Senin (13/1).
Jazuli menekankan perlunya kebijakan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan senjata oleh prajurit TNI, khususnya untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat mencoreng nama baik institusi.
“Kami sangat prihatin. Kasus ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya, ada insiden yang melibatkan anggota aktif TNI yang menyebabkan warga sipil tewas, seperti dalam kasus penembakan pengusaha rental mobil beberapa waktu lalu,” tegasnya.
Komisi I DPR berencana meminta laporan evaluasi dari Mabes TNI mengenai langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan disiplin prajurit dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Jazuli menekankan pentingnya penguraian akar masalah dan perbaikan sistem pembinaan serta pengawasan terhadap prajurit.
Jazuli juga menyerukan pemberian hukuman berat, termasuk pemberhentian tidak hormat, kepada prajurit yang terbukti melakukan tindak pidana. “Hukuman tegas diperlukan untuk memberikan efek jera, sekaligus menegaskan bahwa institusi TNI tidak akan mentoleransi pelanggaran seperti ini,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa pencegahan menjadi fokus utama, sehingga langkah preventif yang dirancang oleh TNI menjadi solusi permanen untuk menjaga integritas institusi pertahanan negara. MM/AC
