Jakarta (MataMaluku) — Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menekankan pentingnya peran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengedukasi kepala desa (kades) terkait pemanfaatan dana desa untuk program ketahanan pangan.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT, Luthfy Latief, dalam acara Sharing Knowledge Desa Berketahanan Pangan dan Iklim Wilayah Makassar, Jumat (13/6).
“Kalau tidak ada edukasi, bisa keliru memanfaatkan dana ketahanan pangan ini yang cukup besar,” tegas Luthfy dalam sambutannya yang disampaikan secara daring dari Jakarta.
Ia menjelaskan, edukasi ini perlu dilakukan secara aktif oleh OPD teknis seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Dinas Pertanian. Tujuannya, agar dana desa benar-benar digunakan secara tepat sasaran dalam mendukung ketahanan pangan lokal.
Ketentuan mengenai pemanfaatan dana desa untuk sektor pangan telah diatur dalam Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Dalam beleid itu, disebutkan bahwa minimal 20 persen dari dana desa wajib dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan.
Lebih lanjut, Luthfy menekankan bahwa pemerintah tidak membatasi jenis komoditas pangan yang dikembangkan desa. Setiap desa diberi kebebasan untuk menyesuaikan program dengan karakteristik dan potensi sumber daya alam lokal.
“Kalau desanya cocok untuk padi, silakan fokus ke padi. Kalau potensinya di peternakan, juga dipersilakan,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan berbagi pengetahuan ini bisa menjadi wadah pertukaran praktik terbaik antardesa, sehingga dapat memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan iklim secara merata di seluruh wilayah Indonesia. MM/AC
