Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya komitmen dari semua pihak untuk meningkatkan pembangunan desa yang berkelanjutan.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Kamis, Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemdes, Mohammad Noval, mengungkapkan bahwa pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan aspek infrastruktur, tetapi juga dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa.
“Pada dasarnya, sumber daya dan sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mengelola keterbatasan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan perekonomian di desa,” kata Noval.
Dia menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan perekonomian masyarakat desa, serta mewujudkan demokratisasi di desa.
Hal ini selaras dengan Nawacita Ketiga Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan desa, Pemerintah mengalokasikan dana desa sebagai dana transfer yang menjadi salah satu sumber pendanaan di desa. Total dana desa yang dialokasikan dari tahun 2015 hingga 2022 mencapai Rp468,9 triliun.
Noval juga mencatat peningkatan transfer dana desa dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2015, dana desa telah meningkat dari Rp20,67 triliun menjadi Rp68 triliun di tahun 2022, lebih dari tiga kali lipat.
Dana yang diterima oleh setiap desa juga mengalami peningkatan, dari Rp280,3 juta per desa di tahun 2015 menjadi Rp907,1 juta per desa di tahun 2022.
“Perhatian besar Pemerintah terhadap desa ini diharapkan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa serta mengurangi ketimpangan antara desa dan kota,” ujar Noval. Matamaluku
