Jakarta (MataMaluku) — Kementerian Kehutanan mencatat sebanyak 27.136 Kelompok Tani Hutan (KTH) di 38 provinsi berhasil membukukan nilai transaksi ekonomi mencapai Rp2,9 triliun berkat pendampingan 10.050 penyuluh kehutanan di seluruh Indonesia.
“Data dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kehutanan (Simluh) menunjukkan para penyuluh yang tersebar di 38 provinsi telah mendampingi lebih dari 27 ribu KTH dengan nilai transaksi ekonomi Rp2,9 triliun,” ujar Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki dalam Musyawarah Nasional Penyuluhan Kehutanan 2025 di Jakarta, Selasa (21/10).
Munas bertema “Transformasi Penyuluhan Kehutanan dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Kehutanan” ini menyoroti pentingnya peran penyuluh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
“Penyuluhan kehutanan adalah investasi jangka panjang yang perlahan mengubah perilaku masyarakat menuju pengelolaan hutan yang lebih produktif dan berkelanjutan,” kata Rohmat.
Selain itu, melalui program Perhutanan Sosial, tercatat Nilai Ekonomi Nasional (NEKON) sebesar Rp1 triliun dari 3.146 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Capaian ini disebut menjadi bukti nyata kontribusi sektor kehutanan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.
Rohmat menjelaskan, nilai transaksi ekonomi KTH tersebut dihasilkan dari aktivitas 10.094 kelompok yang didampingi oleh 3.138 penyuluh ASN, 6.029 penyuluh swadaya, dan 883 penyuluh swasta.
“Belum termasuk NEKON dari program Perhutanan Sosial yang mencapai Rp1 triliun dengan pendampingan 2.137 orang, di mana hampir 59 persen di antaranya adalah penyuluh kehutanan,” tambahnya.
