Kejari Ambon Tutup Kasus DPRD, OKP Cipayung Plus Lapor ke Kejagung RI

  • Bagikan
Kejari Ambon Tutup Kasus DPRD, OKP Cipayung Plus Lapor ke Kejagung RI

Ambon – Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, untuk menutup kasus dugaan Korupsi DPRD Kota Ambon senilai Rp5.3 miliar ditingkat penyelidikan berbuntut panjang,

Sejumlah pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut, salah satunya OKP Cipayung Plus Ambon yang mengancam akan melaporkan Kajari Ambon, Dian Fris Nalle ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Langkah rencana pelaporan ini disampaikan aliansi Mahasiswa yang tergabung dalam OKP Cipayung Plus, yakni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesian (GMNI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Ambon, saat menggelar demo di Kantor Kejaksaan Negeri Ambon dan Kejaksaan Tinggi Maluku, Kamis (10/2/2022).

Dalam orasinya, mahasiswa mengatakan penutupan kasus Rp5.3 miliar oleh Kejari mencederai proses penegakkan hukum di Maluku dan terkesan melindungi mereka yang mempunyai kedudukan penting, serta hanya mengejar pengembalian kerugian negara semata dengan alasan mengutamakan asas manfaat.

Mahasiswa juga mendesak Kepala Kejaksaan Agung RI segera mencopot Dian Fris Nalle dari jabatannya selaku Kajari Ambon. Mereka juga meminta Kajati Maluku, Undang Mugopal mengevaluasi kinerja Kajari Ambon, dalam menangani perkara dugaan korupsi tahun 2020 hasil temuan BPK RI tersebut.

Ketua PMII Cabang Ambon, Abdul Gafur Rusunrey menyebutkan ditutupnya kasus DPRD Kota Ambon yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp5,3 miliar, adalah keputusan yang keliru dan mengabaikan asas keadilan bagi rakyat.

Dengan adanya bukti pengembalian kerugian negara senilai Rp 5,5 miliar oleh sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Kota Ambon, Rusunery menduga adanya main mata diantara ketiga institusi ini, sehingga kasus ini tidak sampai ke meja hijau.

Selain berorasi, mahasiswa juga menyampaikan pernyataan sikap, dibacakan Ketua GMKI Cabang Ambon Josias Tiven berisi tuntutan antara lain meminta Kejaksaan Negeri Ambon mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Rp5.3 miliar DPRD Kota Ambon. Menyatakan akan melaporkan Kajari ke Kejaksaan Agung RI di Jakarta.

Pernyataan sikap, diserahkan kepada Kasi Penkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba yang menemui massa pendemo. Kareba mengatakan, apa yang menjadi sikap mahasiswa akan disampaikan kepada Kajati untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

Sebelumnya, dalam aksi demo yang digelar di Kantor Kejari Ambon, mahasiswa juga menyampaikan hal yang sama yakni meminta pihak Kejaksaan menuntaskan kasus DPRD Kota Ambon dan menyeret oknum anggota DPRD yang diduga terlibat hingga meja hijau, serta akan melaporkan Kajari ke Kejagung RI.

Kajari Ambon Dian Fris Nalle yang menemui langsung mahasiswa menyatakan kasus DPRD dihentikan karena telah ada pengembalian uang sebesar Rp.5.5 miliar yakni pengembalian tahap awal Rp1.5 miliar dan berikutnya senilai Rp 4 miliar ke kas bendahara pemkot Ambon pada tahap penyelidikan sehingga tidak bisa dinaikan ke tahap penyidikan. Matamaluku.com

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *