Jakarta (MataMaluku) — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan bertindak tegas terhadap segala bentuk premanisme di Tanah Air. Pernyataan ini merupakan respons langsung atas instruksi Presiden RI Prabowo Subianto yang memerintahkan penindakan keras terhadap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.
“Polri tidak akan mentoleransi tindakan premanisme. Berbagai kasus yang sempat viral telah kami tindak lanjuti, para pelakunya sudah kami tangkap,” ujar Kapolri saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (9/5).
Langkah tegas ini, menurut Kapolri, bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif di Indonesia. Ia meyakinkan para investor bahwa aspek keamanan akan dijamin sepenuhnya oleh pihak kepolisian.
“Untuk urusan keamanan, serahkan pada kami. Investor tidak perlu ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia,” imbuhnya.
Kapolri juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam memberantas premanisme dengan melaporkan segala bentuk praktik intimidasi dan pemerasan kepada pihak berwajib. Polri, kata dia, telah membuka berbagai saluran pengaduan yang dapat diakses publik.
Sejak 1 Mei 2025, Polri menggelar operasi serentak skala nasional dalam rangka pemberantasan premanisme. Operasi ini digelar berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor STR/1081/IV/OPS.1.3./2025 yang memerintahkan seluruh jajaran polda dan polres untuk melakukan penegakan hukum dengan dukungan kegiatan intelijen, preemtif, dan preventif.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 3.326 kasus premanisme telah berhasil diungkap.
Beberapa kasus menonjol antara lain pengamanan sembilan preman oleh Polres Subang di kawasan industri, penangkapan 85 preman oleh Polresta Tangerang, dan pemanggilan Ketua GRIB Kalteng oleh Polda Kalimantan Tengah terkait aksi penutupan PT Bumi Asri Pasaman (BAP).
“Ini adalah bukti konkret komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kami tidak akan membiarkan intimidasi, pemerasan, atau kekerasan dilakukan oleh oknum ataupun kelompok berkedok organisasi masyarakat,” tegas Irjen Sandi. MM/AC
