Masohi, Maluku Tengah (MataMaluku) – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Maluku Tengah, Sukri, membantah keras tuduhan terkait adanya tenaga honorer ‘siluman’ di lingkup dinasnya yang dikabarkan lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Sukri menegaskan bahwa informasi yang beredar di sejumlah media online tersebut tidak benar. Dalam wawancaranya dengan DMS Media Group, ia menyatakan bahwa tuduhan mengenai keterlibatan tenaga honorer bodong dari Dispora dalam seleksi PPPK sama sekali tidak berdasar.
“Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah baru dibentuk pada 2023. Jadi, tidak mungkin ada pegawai honorer yang telah bekerja lebih dari dua tahun di dinas ini,” jelas Sukri.
Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum pernah mengeluarkan surat rekomendasi bagi siapa pun untuk mengikuti seleksi PPPK. “Kalau ada yang ditemukan lolos tanpa sepengetahuan dinas, itu di luar tanggung jawab kami,” tegasnya.
Sukri mengungkapkan bahwa tudingan tersebut berpotensi merusak reputasi dinas yang baru berdiri. Ia memastikan tidak ada pegawai dari Dispora yang terlibat dalam manipulasi data untuk kepentingan seleksi PPPK.
“Verifikasi data sangat penting agar kejadian seperti ini tidak terulang. Saya mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan memastikannya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kegaduhan,” ujar Sukri.
Ia juga meminta masyarakat untuk memahami situasi yang sebenarnya dan tidak mudah percaya pada kabar yang tidak terverifikasi. Sukri berharap informasi yang beredar dapat disaring dengan baik guna mencegah kesalahpahaman yang dapat merugikan pihak tertentu.
Sebelumnya, sejumlah media melaporkan adanya lima tenaga honorer ‘siluman’ di Kabupaten Maluku Tengah yang disebut lolos seleksi PPPK tahap pertama di Masohi. Nama-nama mereka diinisialkan sebagai IW, AH, UN, MSN, dan GK. Mereka diklaim tidak terdaftar dalam data milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan diduga hanya pengangguran yang tidak pernah bekerja sebagai tenaga honorer di instansi pemerintah.
Laporan anonim menyebut kehadiran para honorer siluman ini telah merugikan banyak tenaga honorer yang benar-benar mengabdi di lingkup pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah.
Dengan klarifikasi ini, Sukri berharap isu tersebut tidak lagi menjadi polemik di masyarakat. Ia menegaskan komitmen dinasnya untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap proses rekrutmen di masa depan. MM/AC
