Masohi (MataMaluku) – Penjabat Bupati Maluku Tengah, Rakib Sahubawa, mengingatkan ASN Maluku Tengah untuk memegang teguh prinsip netralitas dalam menghadapi pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung November mendatang.
Hal tersebut ditegaskan Sahubawa saat memimpin apel bersama di halaman Kantor Bupati pada Rabu (02/10). Menurutnya, ASN memiliki tugas penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik agar tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi.
Dia menegaskan bahwa sanksi akan dijatuhkan kepada ASN yang terbukti terlibat langsung dalam politik praktis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang kemudian akan diproses oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ia meminta agar ASN dan pegawai non-ASN fokus menjalankan tugas, loyal kepada negara, dan tidak terpecah oleh perbedaan politik. Sahubawa juga mengingatkan bahwa banyak aturan yang melarang ASN terlibat dalam politik praktis. Oleh karena itu, ASN harus berhati-hati di tahun politik ini, karena pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi.
Sanksi yang diberikan tidak lagi ringan, tetapi termasuk sanksi sedang hingga berat, seperti penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan, hingga pemberhentian jika terbukti melanggar. Oleh sebab itu, ASN harus bersikap netral, tidak memberikan dukungan atau melakukan hal-hal yang dilarang terhadap seseorang, kelompok, maupun golongan yang terkait dengan partai politik.
Sahubawa menegaskan bahwa sebagai warga negara yang memiliki hak pilih, ASN berhak menyimak isi kampanye dari calon kepala daerah, tetapi tidak perlu terjun langsung mengikuti kampanye atau sosialisasi dari calon manapun.
Dia berharap ASN di lingkup Pemda Maluku Tengah ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang Pilkada.
Pada kesempatan tersebut, Penjabat Bupati Rakib Sahubawa juga menyerahkan 13 Surat Keputusan (SK) Pendirian 13 Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri di Kabupaten Maluku Tengah.MM
