Jakarta (MataMaluku) – Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Pol. Dedi Prasetyo, menegaskan bahwa polisi adalah bagian dari masyarakat dan tidak boleh bertindak yang dapat melukai hati rakyat.
Hal ini ia sampaikan dengan mengutip filosofi pemikiran Sir Robert Peel, politikus asal Inggris yang dikenal sebagai bapak kepolisian modern.
“Sir Robert Peel pernah mengatakan, ‘The police are the public and the public are the police.’ Artinya, polisi adalah bagian dari masyarakat. Jangan pernah menganggap masyarakat sebagai musuh atau lawan. Jangan sampai kita melukai hati mereka,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Rekrutmen Bersih, Transparan, dan Akuntabel
Lebih lanjut, Komjen Dedi menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) Polri menjadi kunci utama dalam meningkatkan citra kepolisian. Salah satu langkah penting dalam memperbaiki kualitas tersebut adalah memastikan proses rekrutmen yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam konteks penerimaan anggota baru Polri, ia meminta jajarannya untuk menyosialisasikan bahwa proses rekrutmen tidak dipungut biaya, guna menghilangkan persepsi negatif di masyarakat.
“Jangan sampai ada anggapan bahwa untuk masuk polisi harus membayar. Kalau tidak bayar, tidak diterima. Sejak awal, kita harus menanamkan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis dalam setiap tahap rekrutmen,” tegasnya.
Dedi juga menginstruksikan panitia seleksi agar menjalankan proses rekrutmen dengan ketat dan profesional, sehingga dapat menjaring calon anggota Polri yang memiliki integritas dan kompetensi terbaik.
“Panitia rekrutmen memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan seleksi dengan sebaik mungkin, sehingga hasilnya bisa lebih optimal dan menghasilkan personel Polri yang berkualitas,” tambahnya.
Komjen Dedi mengakui bahwa animo masyarakat untuk mendaftar sebagai anggota Polri sangat tinggi, terutama karena tidak ada pembatasan jumlah pendaftar. Hal ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan komplain dari pihak yang tidak lolos seleksi.
Namun, ia menegaskan bahwa Polri harus tetap merespons setiap keluhan dengan baik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sistem seleksi yang berbasis kualitas.
“Ruang komunikasi publik harus dibuka seluas-luasnya. Kami juga menyediakan hotline dan whistleblower system untuk menampung serta menindaklanjuti keluhan masyarakat, demi meningkatkan transparansi dan kualitas rekrutmen,” pungkasnya.
Dengan penerapan sistem seleksi yang profesional dan berintegritas, diharapkan Polri semakin dipercaya oleh masyarakat serta mampu menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan humanis. MM/AC
