Jakarta (MataMaluku) – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa Hari Pers Nasional (HPN) 2025 menjadi momentum penting bagi seluruh ekosistem pers di Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan dan peluang akibat disrupsi digital.
“HPN adalah kesempatan yang baik bagi seluruh ekosistem pers nasional untuk bersatu dan meningkatkan kerja sama dalam menghadapi berbagai ancaman serta peluang dari disrupsi digital yang terjadi saat ini,” ujar Nezar di Jakarta, Minggu.
Nezar menyoroti bahwa kemajuan teknologi informasi telah memberikan tekanan besar terhadap media arus utama (mainstream). Oleh karena itu, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem industri media yang sehat dan berkelanjutan, dengan fokus pada keberlanjutan media sebagai salah satu prioritas utama.
Selain itu, ancaman digital seperti misinformasi, disinformasi, dan malinformasi, serta maraknya konten negatif seperti judi online dan penipuan digital, menjadi tantangan serius yang harus diatasi. Menurut Nezar, kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat sangat penting untuk mencegah penyebaran konten negatif tersebut.
“Kami berharap komitmen media nasional dalam memerangi disinformasi dan misinformasi terus dijaga. Pemerintah juga siap memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dalam menghadapi ancaman digital ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Nezar menekankan peran pers sebagai penjaga ruang demokrasi. Di era digital ini, pers diharapkan dapat menjadi jembatan dialog yang sehat antara masyarakat, pemerintah, dan dunia bisnis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang positif dan produktif, serta mendorong munculnya kreativitas dalam ruang publik.
Nezar juga mengungkapkan harapannya agar pers tetap konsisten dalam menyampaikan informasi mengenai perkembangan pembangunan yang dilakukan pemerintah secara jujur dan objektif.
“Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi pers untuk memberikan kontribusi dalam menjaga komunikasi publik yang sehat dan berkualitas,” pungkasnya.
Puncak perayaan HPN 2025 akan diselenggarakan di Kalimantan Selatan dan dijadwalkan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto, sejumlah menteri, serta kepala lembaga negara, termasuk Ketua MPR RI Ahmad Muzani. MM/AC
