Ambon – Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Maluku meminta pemerintah pusat segera merealisasikan pengembangan Blok Masela di Maluku.
Ketua Umum HIPMI Maluku Azis Tunny menjelaskan sejak pemerintah pusat menetapkan pengolahan Blok Masela dengan skema on shore atau pembangunan kilang di darat, hal ini menjadi penyebab utama molornya pembangunan.
Azis mengatakan bahwa INPEX sebagai operator Blok Masela akhirnya menghitung ulang rencana investasi mereka, dan merevisi rencana pengembangannya karena ada penambahan nilai investasi hingga 4,5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp67,5 triliun.
Menurutnya, kondisi semakin rumit setelah Shell sebagai salah satu pemegang saham kemudian memutuskan untuk hengkang dari proyek Blok Masela.
Alasannya, portofolio global Blok Masela dinilai tidak lagi menguntungkan bagi mereka, dibandingkan dengan investasi perusahaan asal Belanda tersebut di negara lain.
“Karena Shell hengkang, maka pemerintah harus menyelesaikan hak partisipasi Shell sebesar 35 persen di proyek LNG Blok Masela. Kami minta pemerintah mempercepat proses divestasi tersebut, mengingat proyek ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku,” jelasnya.
Padahal, menurutnya, potensi sumber daya alam khususnya gas di Maluku sangat besar.
Data Dewan Energi Nasional (DEN) menyebutkan Indonesia memiliki cadangan gas terbukti sebesar 43,6 triliun kaki kubik (TCF) yang dapat menopang kebutuhan dalam negeri hingga 20 tahun ke depan.
Ia menyebutkan, lapangan abadi Blok Masela di Provinsi Maluku memiliki cadangan terbukti sebesar 18,5 triliun kaki kubik dan 225 juta barel kondensat.
Dengan potensi tersebut, lanjutnya, cadangan gas Blok Masela mencapai 42 persen dari potensi cadangan nasional. Hal ini belum termasuk penemuan sumber gas baru di Blok Seram non Bula, dimana hasil penelitian menunjukkan cadangan gas di blok ini dapat mengalirkan 15,02 juta kaki kubik gas per hari.
Dirinya berharap, Blok Masela mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Karena akan berdampak luas bagi Maluku, antara lain membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, menumbuhkan perekonomian daerah, menciptakan usaha-usaha kecil baru yang mendukung sendi-sendi perekonomian daerah, termasuk mendukung pembangunan industri nasional.
