Badung (MataMaluku) – Gubernur Bali, Wayan Koster, meragukan kebenaran laporan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 100 tenaga kerja di sektor pariwisata di Kabupaten Badung. Ia menyebut informasi tersebut tidak masuk akal dan menganggapnya sebagai gosip belaka.
“Ini pasti gosip orang-orang yang sakit hati atau ada maksud tertentu. Saya tidak yakin itu benar,” ujar Koster saat ditemui di Badung, Kamis (12/6).
Menurutnya, tidak logis jika terjadi PHK di tengah meningkatnya kinerja sektor pariwisata Bali. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dimiliki Pemprov Bali menunjukkan tingkat hunian kamar hotel bahkan berada dalam kategori aman, dengan okupansi terendah di angka 57 persen dan beberapa kawasan populer seperti Nusa Dua, Sanur, dan Ubud mencatatkan okupansi 70 hingga 90 persen.
“Dengan okupansi setinggi itu, pajak hotel dan restoran juga naik. Masa iya ada PHK? Itu kan lucu,” tegas Koster. Ia menambahkan, penerimaan pajak hotel dan restoran sepanjang Januari hingga Mei 2025 bahkan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Meski mengaku tidak percaya, Gubernur Koster tetap meminta Bali Tourism Board (BTB) menyelidiki kabar tersebut agar mendapat kejelasan. Ia menegaskan bahwa transparansi dan validasi data sangat penting agar tidak menimbulkan keresahan.
Di sisi lain, Koster mengakui bahwa PHK mungkin terjadi di luar sektor pariwisata, seperti yang dialami oleh sebuah pabrik minuman milik perusahaan besar Coca-Cola yang dikabarkan telah memberhentikan sekitar 70 karyawan di Bali.
Namun demikian, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima 100 laporan kasus PHK di sektor pariwisata, khususnya di bidang perhotelan dan restoran di Badung. Ia menjelaskan bahwa penurunan pesanan untuk kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) bisa menjadi salah satu penyebab PHK, meskipun kunjungan wisata untuk liburan masih tinggi.
Tak hanya itu, Disnaker juga kini sedang berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Badung untuk melakukan pendataan lebih rinci terhadap para pekerja terdampak gelombang PHK di daerah tersebut.
Polemik ini menyoroti pentingnya keakuratan informasi dalam industri yang sangat bergantung pada stabilitas tenaga kerja, sekaligus menunjukkan perlunya dialog terbuka antara pelaku usaha, pemerintah, dan pekerja. MM/AC
