Berita Maluku, Ambon – Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Seram Bagian Barat (SBB) bersama Aliansi Masyarakat Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar aksi demo menuntut penuntasan dugaan korupsi penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Aksi ini berlangsung di depan Kantor Bupati SBB pada Senin (24/06/2024).
Dalam orasinya, para demonstran menyampaikan dugaan penyimpangan ADD/DD di Desa Loki untuk Tahun Anggaran 2017 hingga 2020, yang diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,4 miliar. Mereka mendesak Badan Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten SBB untuk lebih serius menuntaskan dugaan korupsi ADD dan DD yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Desa Loki, Dusun Ketapang, Dusun La Ala, dan Dusun Siaputih.
Beberapa proyek yang diduga mengalami mark-up atau penyelewengan anggaran antara lain proyek air bersih, balai pertemuan, dan anggaran perjalanan dinas oleh mantan Kepala Desa Loki dan stafnya. Koordinator aksi, Husen Sedubun, mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) dan Inspektorat Pengawasan Keuangan Daerah untuk menyampaikan hasil musyawarah tuntutan ganti rugi (MTGR) yang telah digelar oleh pemerintah daerah dan pihak terkait.
Sedubun menyatakan bahwa jika ditemukan bukti dugaan tindakan korupsi dalam penggunaan ADD dan DD, hasilnya harus disampaikan secara terbuka kepada publik dan diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri SBB untuk ditindaklanjuti. Ia juga menekankan bahwa meskipun ada ketentuan untuk mengembalikan kerugian negara dalam waktu 60 hari setelah temuan audit inspektorat, hal tersebut tidak menggugurkan tindak pidana korupsi yang dilakukan.
Senada dengan Sedubun, tokoh Pemuda Huamual, Ode Muhamad, mengungkapkan dugaan penyelewengan anggaran pembangunan oleh mantan Kepala Desa Loki dan stafnya untuk tahun 2021-2023, yang seharusnya digunakan untuk Dusun La Ala. Muhamad juga menyoroti adanya dugaan pemotongan sebagian besar anggaran untuk kepentingan pribadi pejabat dan kroni-kroninya, dengan dalih akan ditutupi pada pencairan anggaran tahap berikutnya.
Aksi demonstrasi ini mendapat tanggapan dari Sekda Kabupaten SBB, Leverne Alfin Tuasuun, yang mengadakan dialog dengan para demonstran di ruang rapat Kantor Bupati setempat. Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa sejumlah poster dan membacakan pernyataan sikap, yang menariknya dibacakan oleh seorang anak.
Dengan aksi ini, diharapkan penuntasan dugaan korupsi ADD dan DD di Desa Loki dapat segera dilakukan untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam penggunaan dana desa. MM
