Ambon, Maluku (MataMaluku) – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah berdampak langsung bagi masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Maluku. Sejumlah program pembangunan dan bantuan sosial mengalami penyesuaian akibat pengurangan belanja negara.
Dalam tahun ini, pemerintah pusat berupaya menekan pengeluaran guna menjaga stabilitas fiskal. Langkah ini berimbas pada pengurangan anggaran bagi daerah, termasuk untuk sektor infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan di Maluku.
Salah satu dampak yang dirasakan adalah tertundanya sejumlah proyek infrastruktur yang vital bagi masyarakat, seperti pembangunan jalan dan jembatan di wilayah terpencil.
Dengan efesinsi anggaran diperkirakan beberapa proyek yang direncanakan untuk tahun ini harus ditunda akibat keterbatasan dana.
Selain itu, program bantuan sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi lemah juga mengalami penyesuaian.
Salah satu warga di Ambon, Mario mengaku bahwa bantuan yang biasanya diterima dipastikan akan mengalami pengurangan. Sementra disatu sisi mereka sangat mengandalkan bantuan ini untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi saat ini jumlahnya berkurang.
Sementara itu, Gubernur Maluku, terpilih Hendrik Lewerissa , secara tegas menolak penggunaan anggaran dan mengalihkan dana yang dialokasikan untuk kegiatan syukuran pelantikannya sebagai kepala daerah, untuk pemberdayaan masyarakat.
Para ekonom menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran memang diperlukan untuk menjaga kestabilan keuangan negara, tetapi harus dilakukan dengan perencanaan yang matang agar tidak terlalu membebani masyarakat, terutama di daerah yang masih membutuhkan banyak pembangunan seperti Maluku.
Pemerintah daerah dan masyarakat kini berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel dalam alokasi anggaran, sehingga dampak negatif dari efisiensi ini bisa diminimalkan, terutama untuk sektor-sektor yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Maluku.MM
