Ambon – Hingga saat ini masih ada 8 negeri adat yang belum memiliki raja definitif yaitu Negeri Batu Merah, Passo, Rumah Tiga, Hative Besar, Tawiri, Seilale, Naku, dan Amahusu. Hal ini menjadi tugas tersendiri bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bahkan mendapat atensi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon.
Belum adanya Raja definitif untuk delapan negeri adat itu akibat persoalan penetapan mata rumah parentah yang berujung pada gugatan hukum, termasuk penetapan peraturan negeri (Perneg) dan lain sebagainya.
Untuk mengatasi kondisi ini, Pemkot kemudian menetapkan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri (KPN) agar pelayanan publik berjalan optimal di delapan negeri itu.
Terkait hal ini, Anggota Komisi I DPRD Kota Ambon Saidna Azhar bin Tahir mengatakan, masalah pemilihan raja saat ini menjadi fokus utama untuk diselesaikan.
“Permasalahan sengketa dalam pemilihan raja cukup banyak terjadi di Ambon, sehingga masih ada negeri belum memiliki raja definitif,” ujarnya.
“DPRD mendorong Pemkot Ambon dapat menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak berlarut,” kata dia.
Saidna meminta tim yang dibentuk Pemkot harus serius melakukan pengawalan, pendampingan dan terus memberi edukasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam menetapkan calon raja.
Menurutnya, usai libur lebaran DPRD akan melakukan pembahasan bersama Pemkot dan pihak-pihak bersengketa dinilai penting, sehingga DPRD bisa mendapatkan informasi tambahan perihal kendala apa saja yang ditemui negeri-negeri bersangkutan dalam proses pengangkatan raja definitif.
Kendati tersisa 8 negeri yang belum memiliki raja defintif, Saidna juga memberi apresiasi kepada Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena atas capaiannya dalam tujuh bulan menjabat, berhasil menyelesaikan permasalahan di tiga negeri adat dan berujung pada pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri (Raja), yaitu, Negeri Amahusu, Urimessing dan Laha.
“Sebagai wujud komitmen dengan Pemkot Ambon, DPRD Kota akan mendorong agar Delapan Negeri memiliki raja definitif, karena hal itu baik bagi kepentingan masyarakat setempat,” katanya.
Ia mengimbau kepada masyarakat pada 8 negeri di Kota Ambon yang belum memiliki kepala pemerintahan, agar bersama Pemkot Ambon selaku fasilitator mempermudah proses pelantikan Raja definitif, demi kepentingan masyarakat itu sendiri.
