Masohi, Maluku Tengah (MataMaluku) – DPRD Kabupaten Maluku Tengah terus memperjuangkan peningkatan kuota haji untuk wilayahnya. Hal ini dibahas dalam rapat yang digelar antara Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Maluku Tengah bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah, Taslim Tuasikal, pada Senin (2/12/2024) di ruang Banggar DPRD Maluku Tengah.
Rapat tersebut fokus pada strategi untuk menambah kuota jamaah haji tahun 2025, mengingat daftar tunggu calon jamaah yang sangat panjang, mencapai lebih dari 18 tahun.
Taslim Tuasikal mengungkapkan bahwa kuota haji saat ini hanya mampu memberangkatkan sekitar 160 jamaah per tahun. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah calon jamaah haji di Maluku Tengah yang mencapai lebih dari 223 ribu orang, tertinggi di Maluku.
“Setiap tahun, penumpukan daftar tunggu semakin besar. Kami memerlukan dukungan penuh dari DPRD dan Pemerintah Daerah untuk memperjuangkan tambahan kuota dari pemerintah pusat,” ujar Tuasikal.
Ketua Komisi IV DPRD Maluku Tengah, Musriadin Labahawa, menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah konkret. Komisi IV akan melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Maluku, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, hingga Kementerian Agama RI di Jakarta.
“Ini adalah perjuangan bersama. Tambahan kuota haji akan mengurangi masa tunggu dan memastikan masyarakat Muslim Maluku Tengah mendapatkan hak setara seperti daerah lain di Indonesia,” tegas Musriadin.
Menurutnya, Maluku Tengah seharusnya mendapatkan kuota lebih dari 200 jamaah per tahun berdasarkan populasi Muslim yang besar dan luasnya wilayah kabupaten.
Sinergi antara DPRD, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah diharapkan dapat membawa hasil nyata. Warga Muslim Maluku Tengah mendukung penuh upaya ini, berharap masa tunggu ibadah haji dapat dipangkas dan kesempatan menunaikan rukun Islam kelima lebih terbuka.
Dengan kuota yang lebih memadai, Kabupaten Maluku Tengah bisa memenuhi kebutuhan warganya yang terus bertambah setiap tahun. Hal ini juga menjadi langkah penting untuk menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah dengan populasi Muslim terbesar di Maluku. MM
