Ambon, Maluku (MataMaluku) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyatakan dukungan penuh terhadap program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Maluku. Program ini mencakup jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA).
Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Rimaniar Hetharia, menegaskan pentingnya kelangsungan pendidikan anak tanpa hambatan, baik dari sisi ekonomi maupun dukungan moral keluarga.
“Pendidikan adalah fondasi masa depan anak. Kami sangat mendukung program wajib belajar 13 tahun ini dan berharap orang tua benar-benar ikut berperan aktif dalam memastikan anak-anak mereka tidak putus sekolah,” ujar Hetharia kepada wartawan di Ambon.
Ia menambahkan, peran orang tua sangat krusial dalam memastikan anak-anak tetap bersekolah hingga jenjang akhir pendidikan menengah. Bagi orang tua yang menghadapi kendala finansial, Hetharia menyarankan agar mencari solusi pembiayaan melalui berbagai jalur, termasuk bantuan dari pemerintah daerah.
“Kalau ada kendala biaya, orang tua jangan ragu mencari informasi tentang beasiswa atau program bantuan lain dari pemerintah. Pendidikan anak harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Program wajib belajar 13 tahun merupakan kebijakan prioritas nasional yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Kebijakan ini mencakup satu tahun pra-sekolah dasar (PAUD) dan 12 tahun pendidikan dasar-menengah.
Tujuan utama program ini adalah untuk menurunkan angka anak tidak sekolah (ATS) nasional yang saat ini mencapai sekitar 4,3 juta anak. Pemerintah Provinsi Maluku pun menyambut baik dan mendukung pelaksanaan program tersebut guna memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan berkualitas.
Diharapkan, melalui program ini, generasi muda Maluku memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik agar mampu bersaing di era global.MM
