Ambon – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku mendesak pemerintah daerah Maluku untuk memastikan penyiapan anggaran bagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Provinsi Maluku.
Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, menegaskan hal ini dalam responsnya terhadap koordinasi yang sedang berlangsung antara DPRD dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa anggaran pelaksanaan Pilkada di Maluku telah disiapkan.
Benhur menyatakan bahwa ini merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk segera menyusun anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 secara serentak.
DPRD Maluku, melalui Komisi I, telah melakukan konsultasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, dan telah mendapatkan penegasan bahwa anggaran untuk Pilkada dapat dimasukkan dalam APBD perubahan.
Karena itu, Ketua DPRD Maluku sangat berharap agar Gubernur, melalui Sekretaris Daerah Maluku, dapat meningkatkan komunikasi bersama untuk memastikan penyediaan anggaran oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan Pilkada sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
Sebagai informasi, usulan anggaran Pemilihan Umum dan Pilkada tahun 2024 di Provinsi Maluku oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengalami penurunan. Usulan sebelumnya sebesar Rp315 miliar dari KPU turun menjadi Rp300 miliar, begitu juga dengan anggaran Bawaslu yang turun dari Rp269 miliar menjadi Rp171 miliar, sesuai hasil rapat bersama Komisi I DPRD Maluku beberapa waktu lalu. Matamaluku
