Tual – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis minyak tanah (Mitan) beberapa bulan terakhir di kota Tual cukup meresahkan warga. Selain mengalami kelangkaan, harga mitan juga melambung tinggi hingga menembus angka diatas Rp5000 per liter.
Menyikapi hal ini, DPRD Kota Tual menggelar rapat dengar pendapat bersama Pertamina PT. Depot Tual, Dispreindag dan Polres Tual membahas kelangkaan dan tingginya harga mitan yang berlangsung di ruang sidang utama, pada Jumat (30/9/2022)
Rapat dengar pendapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tual Hasan Syarifudin Borut didampingi Wakil Ketua Ali Mardana dan Fitri Notanubun.
Suasana rapat diwarnai interupsi sejumlah anggota dewan. Mereka berang dikarenakan pihak Pertamina yang diwakili Lambertus selaku SPV Receiving Storage and Distribution Pertamina PT Depot Tual hadir tanpa membawa data, bahkan dari penjelasan yang disampaikan berbeda dengan data Disperindag Kota Tual.
Ketua DPRD Kota Tual menduga keras ada mafia minyak tanah di kota tual. Karena minyak tanah harganya naik melebihi dari harga eceran tertingi (HET) yang ditetapkan Pemerintah Kota Tual.
Sesuai HET Pemkot Tual yakni Rp3.200 per liter. Sementara yang terjadi dilapangan untuk satu liter mitan harga jual antara Rp4000 hingga Rp5000 per liter.
Borut mensinyalir mitan subsidi dijual ke pihak industri sehingga terjadi kelangkaan, karena dari rapat tersebut Disperindag menyatakan, tidak ada permintaan mitan non subsidi untuk industri, sehingga patut diduga mitan subsidi digunakan untuk industri.
Sementara itu SPV Receiving Storage and Distribution Pertamina PT Depot Tual Lambertus saat diwawancarai Tim Matamaluku.com mengatakan, sejauh ini secara operasional pihaknya telah menyalurkan mitan sesuai prosedur.
“Rantai distribusi mitan dari Pertamina Tual untuk empat agen minyak tanah yakni CV. H.S Pratama memiliki 14 pangkalan, CV. ULFA Mutia memiliki 11 pangkalan, CV. Sumber Karya dengan 7 pangkalan dan Surya Mitra Perkasa 15 pangkalan,” katanya.
Dalam rapat tersebut, disinggung tentang informasi kalau proyek jalan hotmix 12 kilometer di Kota Tual menggunakan mitan.
Disperindag bahkan bersama pihak kepolisian sudah melakukan investasi penggunaan dexlite yang dicampur mitan dan sementara uji lab di Jayapura.
Dalam kesempatan yang sama Kepala Diserindag Kota Tial Darmawati Amir menjelaskan, sesuai SK BPH Migas Nomor 32 tahun 2022 jatah minyak tanah Kota Tual tahun 2021 sebesar 8.439 kiloliter, namun tahun tahun 2022 terjadi penuruan kuota yakni 4.994 kiloliter. Kuota ini tidak sesuai kebutuhan dan jumlah penduduk yang meningkat.
Terhadap persoalan ini Pertamina hendaknya memperpendek rantai distribusi mitan dengan memperbanyak pangkalan mitan yakni meningkatkan pengecer menjadi pangkalan mitan.
Kapolres Tual yang diwakili KBO Satreskrim Polres Tual, Ipda Noke Frans mengatakan pihaknya membangun koordinasi dengan pihak Pertamina Tual tentang penyaluran BBM jenis minyak tanah.
“Terkait dugaan penyimpangan mitan, Polres Tual sedang melakukan penyelidikan terhadap empat agen yang beroperasi yaitu agen milik Erwin Timeks, Chen, Husein dan Bala,” kata Frans.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti dugaan penyimpangan maka akan diproses hukum.
Diketahui rapat tersebut tidak sempat dilanjutkan dan diskorsing hingga menunggu kehadiran Manajer Pertamina Tual dari luar daerah. Matamaluku.com