Masohi, Maluku Tengah, (MataMaluku) – Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry Men Carl Haurissa, mendesak Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk segera menertibkan mekanisme pasar sebagai langkah strategis menekan laju inflasi. Data Maret 2025 mencatat inflasi daerah ini mencapai 5,07 persen (year-on-year), tertinggi di Provinsi Maluku dan peringkat ketiga secara nasional.
Menurut Haurissa, tingginya inflasi disebabkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas dan pengelolaan pasar.
“Pengelolaan pasar belum berjalan maksimal. Pemerintah memang rutin melakukan pengawasan, tapi belum efektif untuk mengendalikan harga dan distribusi barang,” ujar Haurissa.
Ia menyebutkan bahwa DPRD akan segera menggelar rapat koordinasi dengan pihak eksekutif untuk membahas solusi konkret menekan inflasi tersebut.
“Tidak ada pilihan lain, DPRD dan Pemda harus bekerja sama merumuskan strategi mekanisme pasar yang lebih tertib dan adil. Jika tidak, inflasi akan terus menekan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mendesak adanya tindakan tegas terhadap pedagang yang tidak mematuhi aturan mekanisme pasar.
“Kalau ada pedagang yang melanggar aturan, sanksinya harus tegas, bisa berupa pencabutan izin usaha atau penutupan tempat usaha,” tambahnya.
DPRD, lanjut Haurissa, akan terus mengawal isu inflasi karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas, khususnya golongan menengah ke bawah.MM
