Berita Buru, Namlea – Membawa keprihatinan atas keterlambatan pembayaran gaji puluhan karyawan, DPRD Kabupaten Buru memutuskan untuk menindaklanjuti dengan kunjungan langsung ke PT. Waenibe Wood Industri (WWI) untuk mencari pemahaman akan penyebab masalah ini.
Dalam rombongan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Buru, didampingi oleh wakil ketua dan sejumlah anggota komisi, mereka mengunjungi kantor PT. WWI. Namun, karena pimpinan tidak berada di tempat, mereka hanya dapat bertemu dengan bagian humas perusahaan.
Rum Soplestuny, Ketua DPRD Buru, menekankan bahwa meskipun tidak bertemu langsung dengan pimpinan perusahaan, DPRD telah menyampaikan beberapa poin yang menjadi perhatian penting untuk disampaikan kepada manajemen. Sebagai langkah selanjutnya, DPRD akan segera mengagendakan pemanggilan pimpinan PT. WWI untuk memberikan keterangan resmi.
Soplestuny menegaskan bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini ada pada manajemen PT. WWI, mengingat hak-hak karyawan merupakan prioritas yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru, Djalil Mukaddar, menambahkan bahwa pemerintah kabupaten dan provinsi Maluku harus memperhatikan serius sikap perusahaan terhadap karyawan yang mengabaikan hak-hak mereka.
DPRD Kabupaten Buru berkomitmen untuk mengawal proses penyelesaian masalah ini hingga pihak perusahaan dapat memastikan pembayaran gaji yang tertunda dan menyelesaikan semua isu terkait hak-hak karyawan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru juga telah mengambil langkah dengan melaporkan permasalahan ini kepada Penjabat Bupati Buru untuk tindakan lebih lanjut.
Dari informasi yang diterima dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru, terdapat sekitar 500 karyawan yang belum menerima pembayaran gaji selama tujuh bulan. Dengan demikian, langkah-langkah tegas diharapkan dapat mengakhiri penderitaan finansial yang dialami oleh karyawan PT. WWI. MM
