Dirut PTPN XIV Agendakan MoU Dengan Kejati Maluku

  • Bagikan
Dirut PTPN XIV Agendakan MoU Dengan Kejati Maluku

Ambon – Upaya melindungi aset milik Perusahan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV yang tersebar di beberapa wilayah di provinsi Maluku, Perusahaan Plat Merah ini melalui Direktur Utama (Dirut) PTPN XIV Suhendri menemui jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Selasa (23/11/2021).

Kehadiran Dirut PTPN XIV, Suhendri bersama staf di terima Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Undang Mugopal di ruang kerjanya di lantai II Gedung Adhyaksa Maluku Jalan Sultan Hairun, Ambon.

Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Wahyudi Kareba kepada Tim Matamaluku.com mengatakan, perihal kedatangan Dirut PTPN XIV ke Gedung Adhiyaksa Maluku tersebut, untuk silaturahmi dan koordinasi serta membahas agenda penandatanganan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding [MoU] tentang penanganan masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), antara PTPN dan Kejati Maluku.

“Kunjungan dimaksud bertujuan untuk silaturahmi dan koordinasi, yang diantaranya membahas rencana pelaksanaan Penandatanganan Kesepakatan bersama tentang Penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” kata Wahyudi

Disebutkan, kerja sama dimaksud karena perusahaan milik negara (BUMN) ini rentan berhadapan dengan permasalahan hukum di bidang keperdataan.

“Mengingat PTPN rentan dengan permasalahan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, agenda silaturahmi dan koordinasi Dirut PTPN Wilayah XVI ini direspons dengan baik oleh Kajati Maluku Undang Mugopal”ujarnya.

Turut mendampingi Kajati dalam pertemuan ini diantaranya Asisten Pidana dan Tata Usaha Negara, Lulus Mustofa, Asisten Intelijen Kejati Maluku, Muji Martopo, dan Koordinator, Fauzi.

Berdasarkan penelusuran Tim Matamaluku.com, diketahui sejumlah aset milik PTPN XIV ada di Maluku salah satunya PTPN XIV Kebun Awaya-Telpaputih di Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah.

Beberapa aset PTP XIV yang dulu bernama Perusahan Negara Perkebunan (PNP) 28 itu, juga tersebar di Pulau Ambon (Waiheru) dan Pulau Banda. Belakangan Perkebunan Pala di Pulau Banda diketahui telah dialihkan ke pemerintah daerah.

Konflik Agraria Antara Warga di Maluku dan PTPN XIV

Diketahui salah satu persoalan agraria di Maluku yang belum lama ini, adalah terkait sengketa lahan seluas 3.458 Hektar antara PTPN XIV dan Masyarakat Negeri Tananahu, Kecamatan Teluk Elpaputih, Maluku Tengah.

Dimana masyarakat dan Pemerintah Negeri Tananahu menginginkan lahan pertanian yang dikontrak PTPN XIV Kebun Awaya/Telpaputih yang sudah habis masa kontrak sejak tahun 2012 itu harus dikembalikan kepada Negeri Tananahu.

Namun kenyataannya sampai saat ini perusahaan tersebut masih menduduki lahan dan mengklaim sebagai Tanah Negara. PTPN XIV sejak beberapa tahun lalu mengajukan kembali Hak Guna Usaha (HGU) namun hingga saat ini HGU belum diterbitkan.

Hal itu karena Pemerintah Negeri Tananahu menolak menandatangani klausul perpanjangan kontrak baru yang diajukan pihak perusahaan. Disisi lain pemerintah setempat telah membangun jalan dan rumah pemukiman di atas lahan tersebut. Matamaluku.com

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *