Langgur – Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun mengakui bahwa hingga saat ini Pulau Kei Besar yang terletak di garis perbatasan dan termasuk daerah terluar masih cukup tertinggal karena minimnya infrastruktur pelayanan dasar, konektivitas jalan dan jembatan, rumah layak huni, air bersih dan sanitasi, serta pelayanan pendidikan dan kesehatan.
“Tapi saudara-saudara, masyarakat Kei Besar, bisa melihat apa yang sudah ada sekarang, buka mata, buka hati, bahwa Kei Besar sudah mengalami perubahan besar,” ujar Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun dalam sambutannya pada Peletakan Batu Pertama Rumah Sakit Pratama MTH Elat Kei Besar, Rabu (3/5/2023).
Thaher mengungkapkan, sejak Kabupaten Maluku Tenggara terbentuk, 22 Desember 1952 hingga saat ini atau sudah lebih dari 70 tahun, Pulau Kei Besar belum memiliki rumah sakit, sehingga masyarakat harus dirujuk dari Puskesmas Pulau Kei Besar ke Rumah Sakit Daerah yang ada di Kota Langgur.
“Walaupun ada Puskesmas yang sudah terbangun dengan baik, namun berkat rekomendasi Gubernur Maluku, dan keprihatinan serta kerinduan warga masyarakat, hal ini mendorong kami untuk memperjuangkan pembangunan rumah sakit khususnya di Pulau Kei Besar sejak tahun 2019. Jadi, sekali lagi atas nama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Maluku Tenggara, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Maluku,” ujarnya.
Bupati Thaher mengakui, dana transfer yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara oleh Pemerintah Pusat dari tahun ke tahun terus meningkat, kurang lebih Rp600 miliar di tahun 2023, dimana anggaran untuk pembangunan fisik sebesar Rp231,9 miliar.
“Kalau kita bandingkan dengan 10 kabupaten/kota lainnya, semuanya kalah dengan Maluku Tenggara. Ini juga berkat rekomendasi Pak Gubernur, tokoh-tokoh agama, sehingga dimudahkan perjalanannya,” ujar Hanubun.
Thaher menjelaskan bahwa dalam alokasi anggaran Rp231,9 miliar tersebut, terdapat Rp74.585.143.199, untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama MTH di Elat.
“Setuju atau tidak setuju, pembangunan ini harus tetap berjalan, untuk itu staf teknis Dinas Kesehatan dan Bapa Raja saya minta dengan kerendahan hati untuk dapat mengawal, jangan ada lagi orang yang datang memasang sasi di tempat ini. Pembangunan gedung rumah sakit, pengadaan sarana dan prasarana, pengadaan alat kesehatan, sehingga Rp40 miliar untuk bangunan fisik dan Rp30 miliar lebih untuk alat kesehatan,” katanya mengingatkan.
Bupati juga menegaskan bahwa lokasi pembangunan merupakan tanah milik Pemerintah Daerah.
“Elat dan Pulau Kei Besar akan bisa berkembang, termasuk pembangunan rumah sakit ini akan berjalan lancar jika kondisi keamanan terkendali tanpa ada hambatan dan gangguan,” pesannya.
Ia menambahkan, pembangunan di Pulau Kei Besar membutuhkan semangat juang yang tinggi. Karena saat ini sudah ada jaringan 4G di Kei Besar, ujian sekolah sudah bisa dilakukan secara online di masing-masing sekolah. Listrik dan air bersih juga sudah teratasi, meski belum 100 persen, bahkan kasus stunting sudah menurun di Kei
