Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menerapkan pilot project inovasi daerah yang bersifat tematik di beberapa wilayah, bertujuan untuk mendukung pertumbuhan iklim inovasi di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut keterangan tertulis dari BSKDN yang diterima di Jakarta pada hari Rabu, pada tahun 2024 ini, lima daerah menjadi fokus penerapan pilot project ini, yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Sigi, Kabupaten Belu, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Nabire.
“Bentuk dukungan tersebut dapat berupa diseminasi inovasi melalui pembelajaran dan pengembangan model praktik, baik dari inovasi tematik yang telah berhasil diterapkan, untuk kemudian direplikasi pada daerah 3T lainnya yang memiliki permasalahan serupa atau mirip,” kata Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyugo, dalam Rapat Identifikasi Karakteristik Daerah Penerapan Pilot Project Tahun 2024 di Jakarta pada Selasa (19/3).
Yusharto menegaskan bahwa ke depan, daerah-daerah yang menjadi pilot project ini akan menjadi contoh bagi wilayah lain dalam pengembangan inovasi.
Sementara itu, sebagai kelanjutan dari kegiatan pilot project tahun sebelumnya, ada tiga tema layanan aplikasi yang akan diterapkan pada pilot project tahun ini, termasuk Pajak dan Retribusi Daerah (ePatda), Validasi Data Kemiskinan (e-Vaskin), serta eBUMDes.
“Aplikasi ini merupakan hasil identifikasi dan penyempurnaan dari model inovasi yang telah berhasil dilakukan di beberapa daerah,” tambahnya.
Dia juga menyebut beberapa daerah yang dijadikan rujukan untuk tiga tema pilot project tahun 2024 tersebut. Misalnya, untuk aplikasi ePatda, daerah rujukan termasuk Kabupaten Sumedang, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kota Depok, Kota Palembang, dan Kota Surabaya.
Yusharto menekankan pentingnya informasi mengenai karakteristik daerah yang menjadi penerapan pilot project untuk penyesuaian aplikasi.
“Kami berharap narasumber dari daerah penerapan pilot project dapat menyampaikan informasi mengenai karakteristik daerah mereka, agar penyesuaian terhadap aplikasi yang telah disiapkan oleh tim BSKDN dapat dilakukan tanpa kendala,” ujarnya.
Dia menyatakan bahwa penerapan pilot project di beberapa daerah yang telah teridentifikasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik berbasis aplikasi dan memperkuat iklim inovasi di daerah terkait. Selain itu, ia berharap hasil dari pelaksanaan pilot project dapat diakui sebagai inovasi.
“Mencatat hasil pilot project sebagai inovasi adalah tujuan kami, namun yang lebih penting adalah meningkatkan kualitas layanan publik di wilayah penerapan tersebut,” tandasnya. MM/AC
