BPPRD Kota Ambon Gelar Sosialisasi Dua Perwali

  • Bagikan
BPPRD Kota Ambon Gelar Sosialisasi Dua Perwali

Ambon, Matamaluku.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Ambon menggelar sosialisasi dua Perwali sekaligus, yakni Perwali No.54 Tahun 2022 Tentang NJOP  PBB dan Perwali No.55 Tahun 2022 tentang pemberian Stimulus di Kota Ambon.

Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena mengatakan, pungutan pajak dan retribusi PBB dari masyarakat di Kota Ambon berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan dan mewujudkan visi-misi pemerintah.

Bodewin mengatakan, sosialisasi bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi pemerintah daerah dengan para kolektor dan pembantu kolektor.

“Tahun ini Pemkot telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 55 tahun 2022 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Dimana stimulus yang diberikan yakni pengurangan nilai ketetapan pembayaran PBB P2 tahun 2021,” ujar Bodewin.

Menurut dia, adanya stimulus PBB P2 itu merupakan kebijakan yang sangat penting. Terlebih di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang belum sepenuhnya pulih sebagai akibat dari pandemi COVID-19 seperti sekarang.

Apabila mengacu pada Perwali, maka stimulus PBB akan diberikan yang besarannya ditentukan sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengelola PBB-P2 dan BPHTB Kantor Daerah BPPRD Kota Ambon Djafar Marasabessy berharap, adanya sosialisasi hasil penyesuaian NJOP diharapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ambon sebesar Rp18.5 miliar bisa terpenuhi.

Lebih lanjut, penyesuaian NJOP PBB ini dibarengi dengan stimulus, sehingga diharapkan beban masyarakat tidak terlalu berat dengan adanya penyesuaian tersebut.

Djafar mengatakan, pihaknya mengklaim penyesuaian NJOP PBB ini justru akan meningkatkan nilai jual rumah dan tanah masyarakat. Disamping itu, penilaian dari bank akan bernilai lebih tinggi apabila digunakan sebagai jaminan untuk mengajukan bantuan modal usaha.

Diketahui, sesuai Peraturan dan Pedoman Penilaian PBB-P2, dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menurut Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *