Masohi, Matamaluku.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maluku Tengah saat ini sedang merampungkan pendataan rumah warga yang rusak pasca gempa berkekuatan magnitudo 6.5 pada September 2019.
Total rumah yang rusak sesuai hasil pendataan BPBD Maluku Tengah, lebih dari 6.000 rumah yang telah diusulkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepala BPBD Maluku Tengah Abdul Latif Key saat dikonfirmasi Tim Matamaluku.com, Selasa (24/1/2023) menjelaskan, seluruh data kerusakan rumah warga telah rampung, hanya saja pihaknya masih terkendala terkait dengan identitas seperti NIK dan KTP warga penerima manfaat.
“Saat ini BPBD telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Maluku Tengah, sehubungan dengan data administrasi kependudukan (Adminduk) warga penerima manfaat,” ujar Abdul.
Abdul mengatakan, jika seluruh proses telah rampung akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB sehingga dana bantuan pembangunan rumah rusak dapat disalurkan kepada warga penerima.
Menurutnya, anggaran tahap pertama telah dialokasikan bagi pembangunan 9.000 unit rumah dengan kategori rusak berat hingga sedang termasuk infrastruktur yang rusak.
“Pemerintah memberikan bantuan Rp50 juta untuk rumah kategori rusak berat. Sementara rumah kategori rusak sedang mendapatkan bantuan Rp25 juta, dan rumah kategori rusak ringan mendapatkan Rp10 juta,” katanya.
Pasca gempa berkekuatan magnitudo 6.5 yang melanda Maluku pada September 2019 lalu, BNPB mencatat total 14.493 unit rumah rusak terdiri dari rusak berat 1.239 unit, rusak sedang 2.480 dan rusak ringan 10.774 unit.
Dari total kerusakan sebanyak 14.493 unit rumah tersebut, yang telah dibangun pada tahap pertama sebanyak 7.508 unit terdiri dari rusak berat 1.203 unit, rusak ringan 4.000 unit dan rusak sedang sebanyak 2.305 unit.
Selain kerusakan rumah warga dan fasilitas umum dan fasilitas sosial, BNPB juga mencatat, gempa tersebut mengakibatkan 41 orang meninggal dunia, 228 orang luka-luka, dan 103.301 warga mengungsi.
