Berita Ambon – Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan pengelolaan anggaran pembangunan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Ambon dilaksanakan dengan baik. Tujuannya adalah agar Kota Ambon dapat keluar dari disclaimer yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2023.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Wattimena usai mengikuti sidang paripurna bersama DPRD Kota Ambon dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon untuk tahun 2024. Sidang tersebut berlangsung beberapa waktu lalu di Gedung Rakyat Kota Ambon.
Wattimena menjelaskan bahwa komitmennya agar BPK tidak memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2023. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua pihak, termasuk OPD dan semua tingkatan pemerintah Kota Ambon, diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
Bodewin Wattimena juga menekankan bahwa untuk mencapai opini peningkatan ke Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau bahkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun ini, semua OPD harus memiliki komitmen yang sama dalam mengelola penggunaan anggaran masing-masing secara baik dan benar.
Sebagai informasi sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun 2022. Status yang sama juga terjadi pada pelaporan tahun 2021. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh Bodewin Wattimena menandakan optimisme dan keyakinan pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan Kota Ambon di tahun 2023. Matamaluku
