Berita Maluku Tengah, Masohi – Dalam menghadapi proses pemilihan umum yang semakin dekat di tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Tengah telah mengumumkan rencana mereka untuk memulai gerakan bersama yang bertujuan melawan politik berbasis SARA serta politik identitas. Langkah ini diambil dengan harapan menciptakan suasana Pemilu yang kondusif, bebas dari konflik dan ketegangan yang mungkin timbul akibat isu-isu sensitif.
Ketua Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, La Amsuri, dalam sebuah pernyataan sebelumnya, mengungkapkan kekhawatiran akan penggunaan politik SARA dan identitas sebagai alat kampanye oleh sebagian politisi menjelang Pemilu 2024. Menurutnya, hal ini menimbulkan ancaman serius terhadap integritas proses demokrasi dan kedamaian masyarakat. Dalam konteks ini, La Amsuri menegaskan pentingnya dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, dalam upaya pencegahan terhadap penyebaran politik identitas yang bersifat merusak.
Sementara itu, dia juga menyoroti risiko politik identitas dan SARA yang seringkali digunakan sebagai strategi kampanye hitam oleh oknum-oknum politisi dengan biaya yang relatif murah. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara efektif guna menghindari penyebaran narasi yang menghasut selama proses Pemilu mendatang.
La Amsuri menambahkan bahwa pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebelumnya, seringkali terjadi praktik politisasi identitas dan SARA yang merugikan proses demokrasi. Untuk mengatasi hal ini, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas dan tegas tentang pentingnya mengutamakan program, konsep, dan gagasan dalam konteks politik, sambil menolak praktik politik uang dan politisasi SARA.
Bawaslu Maluku Tengah mengajak seluruh calon dan tim kampanye untuk berkomitmen pada prinsip Deklarasi Pemilu Damai, yang menolak dengan tegas politik uang dan politisasi identitas serta SARA. Gerakan ini merupakan bagian dari usaha untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas, aman, dan damai, yang terbebas dari penyebaran berita palsu (hoaks), ujaran kebencian, serta isu-isu yang memecah belah masyarakat.
La Amsuri menegaskan bahwa deklarasi ini didasarkan pada pemahaman akan kompleksitas sosial dan keragaman masyarakat di Maluku Tengah, yang merupakan daerah dengan latar belakang kultural yang kaya dan beragam. Dia menekankan bahwa keragaman ini harus dijaga dengan cermat agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum politik yang berpotensi mengancam stabilitas dan kedamaian Pemilu. Melalui gerakan ini, diharapkan akan tercipta lingkungan politik yang lebih sehat dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Matamaluku
