Badan Inspektorat Telah Menerima LHKPN dari Seluruh Pejabat Pemkot Ambon

  • Bagikan
Badan Inspektorat Telah Menerima LHKPN dari Seluruh Pejabat Pemkot Ambon

Ambon – Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tahun 2020 dari seluruh Pejabat yang bertugas pada kantor pemerintah kota baik esalon II, III dan IV telah dimasukan di Badan Inspektorat kota Ambon.

Hal tersebut di sampaikan langsung oleh  Kepala Inspektorat kota Ambon  Jopies Silanno saat di wawancarai Tim Matamaluku.com di Balai kota Ambon Senin 20/04/2021,  menjelaskan seluruh pejabat  baik mulai dari esalon II, III dan esalon IV yang sampai saat ini masih aktif bekerja pada kantor – kantor milik pemerintah kota Ambon seluruhnya telah memasukan laporan  LHKPN mereka.

Di jelaskanya 100 persen seluruh LHKPN tahun 2020 telah di terima oleh Inspektorat di tahun 2021 dan seluruh penjabat pemerintah kota Ambon serta inspektorat telah menyampaikan seluruh dokumen mereka ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta sejak dua pekan yang lalu.

Selanno mengatakan terkait dengan laporan yang di masukan baik itu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun dari  seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berdasarkan hasil penilaian, semuanya komparatif dalam menyampaikan laporan harta kekayaan yang telah di masukan ke KPK.

“Terkait dengan LHKPN ini tahun 2021, laporan LHKPN tahun 2020 itu pemerintah kota sudah 100 persen dan semua dokumen itu telah di sampaikan ke KPK di Jakarta, kalau tidak salah dua minggu lalu itu sudah selesai terkait dengan LHKPN” Ujar Silanno.

LHKPN merupakan rangkaian daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara Negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang harus dituangkan dalam formulir LKHPN yang ditetapkan oleh KPK.

LHKPN ini mempunyai  manfaat diantaranya menghindari fitna tentang harta kekayaan yang dimiliki, menanamkan sikap dan sifat keterbukaan dan tanggungjawab, kerajinan administrasi dokumen harta dan sebagai backup dokumen negara.

Untuk itu seluruh pejabat Negara harus memiliki Kewajiban bersedia diperiksa harta kekayaan sebelum, dan sesudah dalam jabatan struktural pemerintah, wajib melapor dan mengumumkan harta kekayaan selaku pejabat negara.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *