Anggota DPRD Kota Ambon Mourits Tamaela Dilaporkan Atas Dugaan Tindak Pidana Pertanahan

  • Bagikan
Anggota DPRD Kota Ambon Mourits Tamaela Dilaporkan Atas Dugaan Tindak Pidana Pertanahan

Ambon – Anggota DPRD Kota Ambon Mourits Tamaela dilaporkan ke Polda Maluku karena diduga melakukan tindak pidana Pertanahan, Penipuan dan atau Penyebaran Berita Bohong dan Pemalsuan Dokumen atas tanah Eigendom Verponding nomor 1036 yang terletak di Desa Hunuth – Durian Patah, Kecamatan Teluk Ambon.

Laporan terhadap anggota DPRD dari Partai Nasdem ini dilakukan oleh 52 warga Desa Hunuth – Durian Patah melalui kuasa hukum mereka Herman Hattu dan partner ke  Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Maluku, Senin (20/09).

Kuasa Hukum warga Hunuth – Durian Patah, Herman Hattu kepada Tim Matamaluku.com mengakui, telah melaporkan oknum anggota DPRD Kota Ambon itu atas dugaan tindak pidana Pertanahan, Penipuan dan atau Penyebaran Berita Bohong dan Pemalsuan Dokumen yang diduga dilakukan oleh Mourits Tamaela ke Direskrimum Polda Maluku.

Hattu menjelaskan, laporan tersebut juga disertai dengan bukti keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 127 Pdt.G/1995/PN/AB tanggal 7 Februari 1996, berikut bukti putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 38/Pdt/1996/PT Mal tanggal 20 Juni 1996 dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 3930 K/Dpt/1996 tertanggal 8 Januari 1999.

Hattu menyatakan, klaim kepemilikan atas lahan seluas kurang lebih 17 hektare oleh Mourits Tamaela adalah keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Karena proses gugatan yang dilakukan oleh Lodewijk Tamaela (Alamarhum) terhadap Pemerintah Negeri Hunuth – Durian Patah yang saat itu dipimpin oleh Reinhard Kappuw ditolak oleh Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Maluku dan Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh Pemerintah Negeri Hunuth – Durian Patah .

“Putusan tersebut bersifat incrah van Gewisdhe (keputusan telah berkekuatan hukum tetap). Dengan adanya keputusan hukum tersebut, maka hukum antara bekas pemegang hak termasuk ahli warisnya dengan bidang tanah bekas Eigendom Verponding Nomor 1036 telah berakhir dan tanahnya telah menjadi tanah Negara”ungkap Hattu

Namun faktanya meski telah ada keputusan Mourits Tamaela masih saja melakukan perlawanan sehingga program sertifikasi tanah melalui proyek Operasi Nasional (PRONA) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon melalui BPN sejak tahun 2014 hingga saat ini belum terlaksana.

Hattu mensinyalir mandeknya program PRONA karena ada intervensi lain sehingga pihak BPN tidak tegas melakukan pengukuran.

Dalam laporan disebutkan juga adanya pemindahan patok batas oleh Mourits Tamaela pada 11 Mei 2021, terhadap batas yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Negeri Hunuth Durian Patah sehingga terjadi keributan.

Hattu menambahkan, berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pendaftaran tanah nasional, siapapun yang menguasai tanah secara turun temurun berhak memperoleh sertifikat hak milik atas tanah negara sebagai bentuk jaminan perlindungan dan pemberian kepastian hukum negara atas tanah milik masyarakat, apalagi tanah yang dikalim oleh ahli waris Tamaela telah didiami lebih dari 20 tahun oleh warga Hunuth Durian Patah. Matamaluku.com

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *