Ambon, Maluku (MataMaluku) – Sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) di Maluku menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Maluku, Kamis (26/6), menuntut evaluasi terhadap sejumlah regulasi dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang dinilai memicu kemiskinan dan menghambat pembangunan di wilayah tersebut.
Aksi yang digelar oleh aliansi OKP Maluku—terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Maluku, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Maluku, dan Gerakan Pemuda Indonesia (GPI) Maluku—menyoroti ketimpangan kebijakan di sektor perikanan, pertambangan, serta pembagian dana bagi hasil.
Ketua DPD GMNI Maluku, Albethus Y. R. Pormes, menjelaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Maluku.
“Kebijakan penangkapan ikan terukur di Laut Aru, Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Seram telah berdampak buruk terhadap pendapatan nelayan lokal. Ini harus segera dievaluasi,” tegas Pormes.
Ia juga menyoroti persoalan pertambangan di Maluku dan mendesak agar pemerintah mengembalikan kewenangan perizinan tambang ke daerah demi menjaga kelestarian lingkungan dan menghindari eksploitasi yang merugikan masyarakat lokal.
Sementara itu, Ketua Umum KAMMI Maluku, Amin Fidmatan, menyoroti ketimpangan dalam pembagian dana bagi hasil sektor perikanan.
“Maluku hanya menerima 20 persen, sementara 80 persen dana bagi hasil dibagi ke pusat dan 38 provinsi lainnya. Padahal, Maluku adalah penghasil utama di sektor ini. Ini jelas tidak adil,” ujar Amin.
Mahasiswa berharap aksi ini dapat disikapi secara serius oleh Gubernur, Wakil Gubernur, dan DPRD Maluku.
Senada dengan itu, Ketua GPI Maluku meminta agar DPRD Maluku membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengkaji ulang regulasi pemerintah pusat yang dinilai merugikan masyarakat Maluku.
“Kami ingin DPRD membentuk pansus untuk mengkaji ulang semua kebijakan yang merugikan daerah. Jangan biarkan Maluku terus menjadi korban ketimpangan nasional,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan. Para peserta berharap aspirasi mereka mendapat perhatian dan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat Maluku.MM
