Maluku Tengah, Masohi – Aksi demonstrasi digelar puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Lembaga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) di Kantor Bupati Maluku Tengah, Senin (16/08).
Mahasiswa mendesak Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua melakukan perbaikan birokrasi di tubuh pemerintahan kabupaten itu.
Salah satu hal menjadi sorotan mahasiswa adalah posisi Kepala Dinas yang masih kosong dan dijabat oleh pelaksana tugas (PLT). Dari 17 jabatan kepala OPD, sembilan (9) di jabat oleh Plt.
Dalam aksi itu, mahasiswa mengkritisi berbagai persoalan yang selama ini terjadi di Kabupaten bertajuk Pamahanu Nusa itu. Diantaranya persoalan tata birokrasi Pemkab Malteng.
Mereka menilai birokrasi pemerintahan dibawah kendali Bupati Tuasikal Abua didominasi pejabat berstatus status pelaksana tugas (Plt) dengan latar belakang pejabat definitif alias rangkap jabatan.
Ketua PMII Maluku Tengah Yuslan Louhatu, mengakui aksi dilakukan mahasiswa sebagai bentuk kritik terhadap Pemda setempat, salah satunya, dominasi pejabat berstatus Plt dengan latar belakang pejabat definitif alias rangkap jabatan.
Diakuinya jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah berjumlah 17 SKPD, sembilan diantaranya berstatus Plt.
Sembilan pimpinan SKPD dirangkap Plt yaitu BBKN, Sekretaris Dewan, Dinas Lingkungan Hidup, Perikanan, Bappeda, Infokom, PUPR, Perkebunan dan Peternakan dan Disperindag Kabupaten Maluku Tengah.
Persoalan rangkap jabatan menurutnya bisa memperburuk optimalitas pelayanan bagi kebutuhan publik di daerah tersebut dan harus segra diubah.
Diketahui aksi demo yang digelar PMII dan LMND, berawal di di Maplas Masohi, selanjutnya di depan Kantor Bupati Maluku Tengah.
Massa aksi selanjutnya melakukan gerakan yang sama di gedung DPRD Maluku Tengah, dihadapan Wakil Ketua DPRD dan beberapa anggota Dewan masa mendesak DPRD memanggil Bupati dan Wakil Bupati hadir untuk melakukan dialog.
Wakil Ketua DPRD Herry Men Charl Haurissa, menginginkan dialog dengan pendemo namun ditolak, dengan alasan dialog harus dihadiri Bupati Tuasikal Abua dan Wakil Bupati Marlatu Leleury.
Sementara itu Polres Maluku Tengah mengerahkan 38 personel menjaga situasi keamanan saat aksi demonstrasi, Personil dilibatkan terdiri dari satuan Sabhara, Reskrim, Intelkam dan Satuan Lalu lintas. Matamaluku.com
