Jakarta (MataMaluku) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan pembangunan infrastruktur yang merata dan tepat sasaran di seluruh wilayah Indonesia. Presiden berharap agar seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.
“Presiden Prabowo ingin agar pembangunan infrastruktur ke depan bukan hanya tepat sasaran, tetapi juga bisa menyentuh seluruh masyarakat di mana pun mereka berada,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/10).
AHY menyatakan bahwa salah satu prioritas utama Presiden adalah memastikan infrastruktur yang dibangun mampu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Pemerintah akan fokus pada sektor-sektor penting seperti swasembada pangan dan energi, serta meningkatkan kualitas hidup rakyat.
“Kita perlu mengurangi ketimpangan dan memfokuskan pembangunan pada infrastruktur pendukung swasembada pangan, swasembada energi, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat,” tambah AHY.
Selain itu, AHY menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat. Menurutnya, pembangunan sentra ekonomi baru juga akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.
“Pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta pengembangan sentra ekonomi baru akan menjadi fokus untuk mendorong kesejahteraan dan pendapatan masyarakat,” katanya.
AHY juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam proses pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan yang tidak direncanakan dengan baik dapat menciptakan ketidakseimbangan dan meningkatkan risiko bencana alam.
“Pembangunan yang tidak terencana dengan baik bisa menciptakan ketidakseimbangan, bahkan bencana alam yang tentu akan merugikan kita semua,” jelasnya.
Sebagai bagian dari tugas barunya, AHY akan mempelajari lebih lanjut terkait kementerian yang berada di bawah Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ia juga berencana melakukan rapat koordinasi dan kunjungan lapangan untuk mendalami permasalahan infrastruktur dan mencari solusi yang tepat.
Langkah-langkah ini, menurut AHY, penting untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga berkelanjutan dari sisi sosial dan lingkungan.
“Saya akan menerapkan best practices yang saya pelajari selama memimpin Kementerian ATR/BPN di posisi saya saat ini,” tegasnya.
AHY juga menyebutkan lima kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Perhubungan.
(MM/AC)
