Jakarta (MataMaluku) – Presiden Prabowo Subianto bersama para ketua umum partai politik di parlemen sepakat menghapus tunjangan anggota DPR RI serta memberlakukan moratorium kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.
Kesepakatan ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8), sebagai respons atas aspirasi publik yang terus bergulir melalui gelombang demonstrasi di berbagai daerah.
“Beberapa kebijakan DPR RI sudah diputuskan untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” tegas Prabowo.
Presiden juga menekankan pentingnya membuka ruang komunikasi antara DPR dan masyarakat. Ia meminta pimpinan DPR segera mengundang tokoh masyarakat, mahasiswa, serta kelompok-kelompok lain untuk berdialog secara langsung.
“Saya juga akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” ujarnya.
Selain itu, Prabowo menegaskan bahwa berbagai usulan masyarakat lainnya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme delegasi resmi yang diterima DPR.
Pernyataan Presiden ini turut disaksikan oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, serta Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Hadir pula para pimpinan partai politik, antara lain Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. MM/AC
