Bangkok (MataMaluku) – Pemerintah Thailand menyatakan kesediaannya untuk menerima tawaran Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang ingin menjadi penengah dalam upaya meredakan konflik bersenjata di perbatasan Thailand-Kamboja. Namun, Thailand menekankan bahwa keberhasilan mediasi tersebut sangat bergantung pada ketulusan Kamboja dalam menyelesaikan ketegangan.
Pelaksana tugas Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, menyampaikan bahwa pemerintahnya terbuka terhadap upaya diplomasi, tetapi menuntut komitmen serius dari Phnom Penh. Ia menuding Kamboja sebagai pihak yang pertama kali memicu ketegangan melalui provokasi dan serangan lintas batas.
“Saya setuju bahwa kita perlu mencari cara untuk menghentikan bentrokan ini. Namun, gencatan senjata hanya dapat dicapai jika ada kejelasan dan niat baik dari pihak Kamboja,” kata Phumtham, Jumat (25/7), dikutip dari Kantor Berita Thailand (TNA).
Pernyataan itu disampaikan menyusul unggahan Anwar Ibrahim di Facebook yang menyebut telah berdiskusi dengan Phumtham dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengenai eskalasi konflik yang sedang terjadi.
Phumtham mengungkapkan bahwa meskipun Anwar menghubunginya malam sebelumnya, situasi di lapangan keesokan paginya justru memburuk. Ia menyebut pasukan Kamboja membuka empat front serangan di wilayah perbatasan Thailand, yakni di Provinsi Buriram, Surin, Sisaket, dan Ubon Ratchathani yang termasuk dalam Wilayah Militer Kedua.
Lebih jauh, ia mengecam Hun Sen—mantan perdana menteri sekaligus Presiden Senat Kamboja—dan Hun Manet, dengan menuduh mereka bertanggung jawab atas serangan yang ditujukan kepada warga sipil.
Phumtham menyoroti serangan peluru artileri yang menghantam minimarket di stasiun pompa bensin serta Rumah Sakit Phon Dong Rak. “Ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional,” tegasnya.
Konflik perbatasan yang melibatkan Thailand dan Kamboja kini memasuki hari kedua. Pertempuran sengit meletus di sekitar kompleks kuil Ta Muen Thom dan Ta Khwai di Distrik Phanom Dong Rak, Surin, dan meluas sepanjang garis batas negara. Suara tembakan artileri terdengar nyaring dan intens.
Phumtham juga mengumumkan bahwa pemerintah telah menyetujui anggaran darurat tambahan sebesar 100 juta baht (sekitar Rp50,4 miliar) untuk mendukung wilayah terdampak. Ia menambahkan bahwa kompensasi bagi korban tewas akibat konflik ditingkatkan menjadi 1 juta baht (sekitar Rp504 juta), sementara korban luka akan mendapatkan santunan berdasarkan tingkat keparahan masing-masing kasus.
Sementara itu, Juru Bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Mayor Jenderal Winthai Suvaree, membantah tuduhan media Kamboja yang menyebut Thailand menggunakan jet tempur F-16 untuk menyerang wilayah sipil. Ia menegaskan bahwa seluruh operasi militer dilakukan dengan mengikuti prinsip hukum internasional dan hanya menyasar target militer.
“Thailand berkomitmen pada hukum kemanusiaan internasional. Tuduhan penggunaan jet tempur terhadap warga sipil adalah tidak benar,” ujarnya.
Meski ketegangan masih tinggi, harapan akan tercapainya deeskalasi melalui jalur diplomatik kini bergantung pada kesediaan kedua negara untuk menahan diri dan menjunjung prinsip-prinsip perdamaian. MM/AC
