Ambon, Maluku (MataMaluku) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra, F. Alimudin Kolatlena, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya menjadikan Provinsi Maluku sebagai embarkasi haji penuh di masa mendatang.
Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan dialog bertajuk Serap Aspirasi Membangun Maluku Damai dan Harmoni untuk Maluku Pung Bae, bersama tokoh agama dan lembaga keagamaan di Kota Ambon, Selasa (29/4).
Alimudin mengungkapkan bahwa sejak 2024, Maluku telah ditetapkan sebagai embarkasi haji antara selama dua tahun berturut-turut. Menurutnya, status tersebut memberikan dampak positif bagi calon jemaah, terutama dari segi efisiensi waktu, biaya, dan kenyamanan perjalanan.
“Dengan status embarkasi haji antara saja, kita sudah melihat manfaatnya. Apalagi jika Maluku menjadi embarkasi haji penuh, maka pelayanan akan jauh lebih maksimal,” ungkapnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa untuk menjadi embarkasi haji penuh, Maluku masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah syarat minimal kuota sebanyak 4.000 jemaah haji, sedangkan saat ini jumlah calon jemaah dari Maluku baru mencapai 1.086 orang.
“Selain kuota, dua syarat lainnya adalah keberadaan bandara berstatus internasional yang representatif, serta kesiapan infrastruktur asrama haji, termasuk aula keberangkatan dan kedatangan,” jelasnya.
Untuk memenuhi syarat kuota, Alimudin mendorong integrasi wilayah dari provinsi sekitar, seperti Papua, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara. Ia menyebutkan, jika hal ini terlaksana, Maluku bisa menjadi embarkasi Haji Timur II, sedangkan Makassar tetap sebagai Timur I.
“Ini bukan soal bersaing dengan embarkasi lain, tapi bagaimana memberikan layanan terbaik bagi jemaah dari wilayah timur Indonesia,” tegasnya.
Terkait infrastruktur, Alimudin menyoroti perlunya peningkatan fasilitas di Bandara Internasional Pattimura yang saat ini masih berstatus domestik. Ia menyebut pentingnya perpanjangan landasan pacu, penambahan area parkir pesawat, serta pembangunan mushola dan aula yang representatif di asrama haji.
Sebagai mitra kerja Kementerian Agama, Alimudin menegaskan komitmennya untuk mengawal pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Ia menyampaikan bahwa komunikasi awal dengan Kementerian Agama telah dilakukan, termasuk dorongan pembangunan bertahap asrama haji.
Lebih lanjut, Alimudin menilai pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji. Salah satunya melalui pembentukan badan pengelola haji yang diharapkan berdampak langsung terhadap pelayanan dan perekonomian daerah.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, Kanwil Kemenag, maupun instansi terkait lainnya, dapat bersinergi untuk mewujudkan Maluku sebagai embarkasi haji penuh.
“Ini bukan sekadar program, tapi ikhtiar bersama untuk menghadirkan keadilan layanan bagi jemaah haji di wilayah timur. Kita harus bergerak bersama,” pungkas Alimudin.MM
