Ambon, Maluku (MataMaluku) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Alimudin Kolatlena, menggelar kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Maluku pada Senin (17/12). Kehadiran politisi asal Maluku ini disambut hangat oleh Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), Yasir Rumadaul, beserta pejabat eselon III lainnya di aula lantai III Kanwil Kemenag Maluku.
Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi terkait isu-isu keagamaan dan pendidikan di Maluku. Beragam persoalan penting disampaikan oleh Yasir Rumadaul dan jajaran, mulai dari kebutuhan infrastruktur asrama haji, kurangnya Guru PNS untuk pendidikan agama Hindu, Katolik, Buddha, Kristen, hingga pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA).
Yasir mengungkapkan perlunya peningkatan kuota haji bagi Maluku, mengingat masih banyak calon jemaah haji yang mengantre hingga 19 tahun. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas Bandara Pattimura Ambon agar mendukung perubahan status asrama haji menjadi Embarkasi Haji Penuh.
“Kami juga membutuhkan sarana pelatihan manasik haji dan perhatian terhadap EHA, yang mempermudah calon jemaah, terutama lansia. Namun, tantangannya berat karena status Bandara Pattimura turun dari internasional ke domestik,” jelas Yasir.
Permasalahan minimnya guru agama di sekolah umum juga menjadi sorotan. Yasir mengusulkan agar Kementerian Agama diberikan kewenangan mengangkat guru agama secara langsung. Menurutnya, banyak sekolah umum kekurangan tenaga pengajar agama, yang menyebabkan pelajaran agama sering diajarkan oleh guru yang tidak kompeten.
Alimudin Kolatlena menegaskan komitmen DPR RI, khususnya Komisi VIII, dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat Maluku. Politisi Partai Gerindra ini menekankan bahwa isu agama merupakan aspek vital dalam pembangunan bangsa.
“Presiden Prabowo Subianto sangat peduli terhadap pembangunan keagamaan dan peningkatan SDM. Pembinaan umat bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas SDM, tetapi juga membangun akhlak mulia,” ujar Alimudin.
Terkait EHA, Alimudin menyatakan bahwa kebijakan ini sangat penting untuk calon jemaah haji di Maluku. Meski mempertahankan status EHA hingga 2025 penuh tantangan, ia bertekad memperjuangkan peningkatan status EHA menjadi embarkasi penuh di masa depan.
Alimudin juga berjanji akan membawa berbagai aspirasi masyarakat Maluku ke tingkat pusat, termasuk penegerian sekolah, penambahan KUA, dan peningkatan anggaran untuk pembangunan rumah ibadah. “Harapan saya, langkah ini dapat memperkuat harmonisasi kehidupan beragama sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Maluku,” tutupnya. MM
