Ketua Komisi IV DPRD Maluku Tengah Pastikan Biaya Bayi Hidrosefalus di RSUD Masohi Ditanggung Penuh

  • Bagikan
Bayi Hidrosefalus
Bayi Hidrosefalus di RSUD Masohi

Masohi, Maluku Tengah (MataMaluku) – Ketua Komisi IV DPRD Maluku Tengah, Musriadin Labahawa, bersama anggota Nirmala Patikawa, mengunjungi bayi berusia enam bulan yang ditinggalkan oleh ibunya di RSUD Masohi. Bayi tersebut menderita hidrosefalus dan telah menjalani perawatan intensif selama lebih dari sebulan.

Kunjungan ini dilakukan setelah kasus bayi tersebut viral di media sosial, memunculkan berbagai spekulasi tentang kurangnya perhatian pemerintah daerah dan DPRD. Musriadin, yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), memastikan seluruh biaya perawatan bayi tersebut telah ditanggung oleh RSUD Masohi.

“Kami ingin mengklarifikasi bahwa tuduhan kurangnya kepedulian RSUD, DPRD, dan Pemda tidaklah benar. Semua biaya perawatan sudah diselesaikan, dan jika diperlukan rujukan ke Ambon atau daerah lain, kami bersama pemerintah daerah siap memfasilitasi,” tegas Musriadin.

Ia juga mengimbau ibu bayi, berinisial WD, untuk segera kembali ke RSUD Masohi untuk menjemput anaknya. WD diketahui meninggalkan bayinya pada 7 November 2024, diduga karena keterbatasan ekonomi.

Direktur RSUD Masohi, Anang Rumuar, menjelaskan bahwa bayi tersebut telah dirawat sejak 15 Oktober 2024 dan kini kondisinya stabil serta diizinkan pulang. “Bayi ini menderita gejala hidrosefalus dan telah menerima perawatan intensif. Kami terus berupaya memberikan yang terbaik untuk pasien,” ujar Rumuar.

Rumuar juga mengungkapkan bahwa WD, seorang ibu rumah tangga asal Desa Haruru, Kecamatan Amahai, harus merawat dua anak seorang diri tanpa dukungan suami, sehingga keterbatasan ekonomi diduga menjadi alasan utama ia meninggalkan bayinya.

Kasus ini menjadi perhatian masyarakat luas, terutama dalam hal akses layanan kesehatan bagi warga kurang mampu. Komisi IV DPRD dan Pemda Maluku Tengah berkomitmen untuk memastikan bayi ini mendapatkan perawatan yang diperlukan dan membantu keluarganya mencari solusi terbaik.

Melalui langkah ini, diharapkan ada kejelasan serta kepastian layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Maluku Tengah. MM

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *