Terdapat 112 Desa di Maluku Utara Yang Belum Teraliri Jaringan Listrik

  • Bagikan
Terdapat 112 Desa di Maluku Utara Yang Belum Teraliri Jaringan Listrik

Berita Maluku Utara, Ternate –  Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara, Hasyim Daeng Barang menyebut, terdapat 112 desa di Maluku Utara belum teraliri jaringan listrik. Desa-desa tersebut hingga saat ini masih bertahan dengan mengandalkan mesin diesel atau hanya bergantung pada penerangan tradisional.

Hasyim menegaskan, Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba terus berupaya mendorong penyediaan jaringan listrik di sejumlah daerah di wilayah Maluku Utara. Listrik menjadi salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat, terutama di perdesaan.

“Tentunya tanpa aliran listrik sangat menghambat terhadap pemenuhan berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini. Gubernur berharap program Presiden Joko Widodo tentang Indonesia Terang harus tersentuh di semua kalangan masyarakat, apalagi yang berada di perdesaan,” ungkap Hasyim kepada Tim DMS Media Group, Minggu (14/3/2021).

Guna menyelesaikan persoalan itu, Hasyim atas arahan Gubernur Maluku Utara, langsung menemui Asdep Energi Kedeputian I Kemko Maritim dan Investasi (Marves), Ridha Yaser, di kantor Kemko Marves, Jakarta, Sabtu (13/3/2021). Hasyim sekaligus menyerahkan surat resmi dari gubernur kepada Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dengan sejumlah potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, menurut Hasyim, Maluku Utara sebagai provinsi yang relatif baru, saat ini tengah berupaya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai bidang.

“Besar harapan Pak Gubenrnur, hal ini untuk mendukung pengembangan investasi, pemulihan ekonomi kerakyatan dan peningkatan penerimaan negara serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Hasyim.

Sebagai yang berada di Kawasan Timur Indonesia, secara geografis Maluku Utara, merupakan provinsi kepulauan yang meliputi 10 kabupaten/kota. Luas wilayah 145.801,10 km² yang terdiri dari luas lautan 113.796,53 km² (69,08%) dan luas daratan 32.004,57 km² (30,92%), dan terdiri dari 803 pulau.

“Tentu dengan karakteristik dan kondisi wilayah, membutuhkan ketersediaan jaringan listrik yang memadai untuk mendukung aktifitas pemerintahan, percepatan pembangunan, pengelolaan investasi maupun pertumbuhan ekonomi khususnya di perdesaan,” ucap Hasyim.

Harapan dan kebutuhan Pemerintah Provinsi (pemprov) Maluku Utara, tentu sejalan dengan kebijakan Nawa Cita yakni “Indonesia Terang’” dan rasio elektrifikasi secara nasional dengan target 100% hingga tahun 2021.

Hasyim menambahkan, dalam tiga tahun terakhir ini, rasio elektrifikasi di Maluku Utara terus mengalami peningkatan. Jika pada 2018 Rasio Elektrifikasi di level 87,35%, maka pada 2020 mencapai 96,27%.

“Dengan pertemuan yang kami lakukan, besar harapan Gubernur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, dapat membantu memenuhi kebutuhan penyediaan jaringan listrik bagi desa-desa yang belum tersentuh aliran listrik, dan selama ini masih mengunakan penerangan secara tradisional,” demikian Hasyim. DMS

  • Bagikan